Sejarah ESDH

SEJARAH EKONOMI SUMBER DAYA HUTAN

Oleh :

AMRULLAH

M 121 06 051

FAKULTAS KEHUTANAN

JURUSAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

PENDAHULUAN

Sumberdaya alam merupakan unsur lingkungan hidup manusia yang sangat penting. Manusia hidup dan berkembang dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada disekitarnya atau lingkungan yang meliputi tanah,air,udara,flora,fauna, mikroorganisme, mineral dan energi.

Indonesia merupakan negara yang kaya potensi sumberdaya hutannya. Indonesia memiliki daratan yang luas yaitu 191.276.950,50 ha yang ditumbuhi dengan hutan tropis yang luas. Menurut data statistik tahun 1998/1999, luas hutan tetap di Indonesia mencapai 58,03% dari seluruh luas wilayah Indonesia yang meliputi Hutan Lindung, Hutan Wisata/Suaka Alam, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan produksi seperti tabel dibawah ini.

Tabel 1.  Luas Hutan dan Prosentasenya Terhadap Luas Wilayah Indonesia Tahun 1998/1999.

Jenis Hutan menurut fungsi Luas Areal (Ha) Prosentase terhadap luas daratan Indonesia
T  O  T  A  L 110.988.883,26 58,03

Sumber: Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Statistik Planologi Kehutanan Tahun 1998/1999.

Hutan di Indonesia merupakan sumberdaya yang sangat penting karena melingkupi sebagian besar wilayah Indonesia dan menjadi paru-paru dunia. Hutan di Indonesia mempunyai fungsi yang sangat beragam baik dari segi ekonomi maupun dari segi lingkungan. Hutan merupakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna karena hutan-hutan di Indonesia  terkenal memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar. Selain itu hutan yang luas tersebut merupakan benteng pencegah bencana alam. Sebagai wahana penyimpan air misalnya, hutan-hutan di Indonesia menjadi tanggul pencegahan banjir dan erosi.Demikian pula fungsi sebagai penahan laju angin, hutan-hutan tersebut dapat mencegah terjadinya badai. Dengan demikian secara tidak langsung hutan-hutan dapat mempengaruhi keadaan cuaca dan iklim global ( Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, 1999).

Hutan mempunyai fungsi yang berbeda sesuai dengan tahap perkembangan ekonomi, dimana dizaman dulu hutan merupakan barang bebas atau “free good”. Pada tahap ini hutan berperan sebagai sumber makanan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, orang mulai mengenal cara bercocok tanam. Pada tahap ini hutan hutan mulai dilihat sebagai sumber faktor produksi yang paling utama bagi pertanian yaitu tanah, dan mulai membuka kawasan hutan untuk tempat bercocok tanam. Pemanfaatan hutan selanjutnya erat hubungannnya dengan munculnya industri sebagai dimensi baru dalam kehidupan ekonomi manusia. Hutan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai sumber diperolehnya tanah pertanian baru, melainkan sebagai sumber bahan mentah untuk industri.

Sumberdaya hutan merupakan salah satu kekuatan utama pembangunan. Pengertian pembangunan selama tiga dekade yang lalu adalah kemampuan ekonomi nasional yang lebih memfokuskan pada jumlah (kuantitas) produksi dengan penggunaan sumber-sumber salah satunya adalah sumberdaya hutan. Keberhasilan dari perspektif ini dilihat dari tingginya angka Produk Domestik Bruto (PDB).

Sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia, pengelolaan sumberdaya alam, termasuk sumber daya hutan tidak dapat dilepaskan dari cara pandang dan pola pikir para penyelenggara terhadap sumber daya tersebut. Para penyelenggara negara selalu memandang sumber daya alam, termasuk hutan sebagai sumber yang ‘dikuasai’ oleh pemerintahan pusat sebagai representasi dari negara. Cara pandang tersebut tidak lepas dari penafsiran terhadap UUD 19945 pasal 33 ayat 1 (Warsito dalam Anwar, 2002:11).

Di Indonesia, terutama sejak akhir tahun 1960-an, hutan dianggap sebagai sumberdaya alam yang dapat dikuras karena nilai ekonominya yang tinggi (Ramli R, dan Ahmad M, dalam Anwar, 2001,2). Pada periode tersebut kebutuhan akan modal, devisa negara  dan lapangan pekerjaan membuat pemerintahan pusat berniat untuk mengoptimalkan sumberdaya hutan,dengan dikeluarkannya UU No.5 tahun 1967 tentang pokok-pokok pengelolaan hutan yang menitik beratkan pada produksi kayu dan industri perkayuan. Dimana kebijakan tersebut tidak lepas dari paradikma growth dalam menetapkan kebijakan pembangunan perekonomian makro Indonesia guna mengatasi kondisi ekonomi yang rapuh sejak tahun 1965 (Anwar,2001:12).

Walaupun dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi pada kenyataannya kebijakan tersebut membawa dampak buruk yang cukup berat diberbagai sektor kehidupan masyarakat dan terhadap kelangsungan sumberdaya hutan tersebut. Dan disinilah kontroversi antara kebijakan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup muncul.

Indonesia yang memiliki 10 %hutan tropis yang ada didunia, seiring dengan berjalanyan eksploitasi hutan tropis tersebut, ditengarai mengalami laju kerusakan yang serius, yang diperkirakan mencapai 600.000 – 1.300.000 hektar per tahun (Alikodra dalam Anwar, 2001:38). Forest watch Indonesia dan Global Forest Watch menggambarkan laju deforestasi di Indonesia diantara tahun 1985 – 1997 yaitu :

Tabel 2. Kawasan Hutan dan Deforestasi, 1985-1997(perkiraan GFW)

Lokasi 1985 (Set Data WCMC yang dianalisis oleh GFW) 1997 (Set Data GoI/Bank Dunia yang dianalisis oleh GFW) Perubahan
Pulau Luas

Lahan (Ha)

Hutan

(Ha)

% Luas

Lahan (Ha)

Hutan

(Ha)

% Perubahan Luas Hutan 1985-1997 %
Sumatera 47.581.650 22.938.825 48 47.574.550 16.430.300 35 -6.508.525 -28
Jawa 13.319..975 1.274.600 10 13.315.550 1.869.675 14 595.075 47
Bali 563.750 96.450 17 563.150 76.700 14 -19.750 -20
Nusa Tenggara 6.645.625 686.775 10 6.639.925 450.450 7 -236.325 -34
Timor Timur 1.498.500 374.400 25 1.497.525 9.850 1 -364.554 -97
Kalimantan 53.721.675 39.644.025 74 53.721.225 29.637.475 55 -10.006.550 -25
Sulawesi 18.757.575 11.192.950 60 18.753.025 7.950.900 42 -3.242.050 -29
Maluku 7.848.175 5.790.800 74 7.848.600 5.820.975 74 30.175 1
Irian jaya 41.405.500 35.192.725 85 41.403.850 33.382.475 81 -1.810.250 -5
Total 191.342.425 117.191.550 61 191.315.400 95.628.800 50 -21.562.750 -18

Sumber :FWI dan GFW, 2001 (Dalam Anwar, 2001:38)

Pengurangan luas hutan tersebut kebanyakan disebabkan oleh konversi hutan menjadi bentuk penggunaan lain seperti perkebunan dan lahan transmigrasi yang alih fungsinya sering dilakukan seiring rusaknya kawasan konsensi HPH, yang sering dijadikan penyelamat pemegang konsensi yang tidak dapat memperbaiki kondisi hutan diwilayah konsensinya.Barber,dkk (1999:10-12) deforestasi hutan di Indonesia mempunyai lima sebab utama, yaitu (1)  semakin banyaknya petani berpindah yang menanam baik tanaman untuk bertahan hidup maupun tanaman perdagangan, (2) kegiatan perusahaan kayu besar-besaran, (3) konversi hutan alam menjadi pertanian niaga dan perkebunan berskala besar,(4) program transmigrasi resmi pemerintah, yang memukimkan kembali penduduk pulau Jawa dan Bali yang telah padat ke lahan-lahan hutan yang telah ditebang di pulau-pulau yang kurang padat penduduk (5) perluasan penambangan, produksi dan eksplorasi minyak dan bentuk-bentuk pengembangan industri lainnya ke wilayah hutan.

Kondisi hutan yang terdegradasi akibat eksploitasi hutan yang terjadi selama lebih dari tiga dekade juga terlihat dari semakin hilangnya hutan dataran rendah dan mangrov, yang selama ini menjadi kekayaan yang sangat besar yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara kepulauan. Kehilangan hutan dataran rendah dan magrove ini sangat terasa di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, sebagai pusat eksploitasi sumberdaya hutan. Global Forest Watch dan Forest Watch Indonesian menggambarkan kehilangan hutan dataran rendah di tiga pulau besar di Indonesia sebagai berikut :

Tabel  3 : Kehilangan hutan dataran rendah di Sumatera, Kalimantan dan  Sulawesi

Pulau

Asumsi Tutupan hutan pada tahun 1900 ( (Ha) Tutupan hutan pada tahun 1985 (Ha) Tutupan hutan pada tahun 1997 (Ha) Estimasi kehilangan 1985-1997 (Ha) Estimasi kehilangan 1985-1997 (%)
Sumatera 16.000.000 5.559.700 2.168.300 3.391.400 61
Kalimantan 17.500.000 11.111.900 4.707.800 6.404.100 58
Sulawesi 2.200.000 546.300 60.000 486.300 89
Total 35.700.000 17.217.900 6.936.100 10.281.800 60

Sumber :GFW dan FWI, Holmes, D.200.”Deforestation in Indonesia, A Review of the situation in 1999” Jakarta :World Bank, (dalam Anwar, 2001:39)

Tabel diatas menunjukan bahwa sekitar 60 % hutan dataran rendah di tiga pulau terbesar Indonesia itu telah habis ditebang dalam kurun waktu 12 tahun, yaitu tahun 1985-1997. Kerusakan hutan tersebut juga membawa akibat ikutan berupa bencana kabut seperti yang sering terjadi pada tahun-tahun terakhir ini yang sebagian besar melanda daerah Sumatera dan Kalimantan dan juga beberapa negara tetangga kita.

Penggunaan sumberdaya alam untuk masa datang secara langsung perlu dihubungkan dengan apa yang disebut sebagai imbangan antara penduduk dan sumberdaya alam. Apabila penduduk membutuhkan terlalu banyak barang dan jasa, maka munculah kebutuhan untuk meningkatkan penggalian sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhannya. Namun dampaknya adalah justru berupa memburuknya kondisi fisik dari dunia ini, dan sayangnya masyarakat sangat lamban dalam menemukan pemecahan terhadap masalah yang timbul.

Karena pentingnya dalam kehidupan manusia, maka pengelolaan sumberdaya hutan harus dilakukan dengan bijak, untuk menjaga keberadaan hutan itu sendiri. Eksploitasi sumberdaya hutan demi mendapatkan hasil hutan kayu akan menimbulkan kerusakan, yang pada saatnya akan menyulitkan kehidupan manusia dimasa yang akan datang. Kerusakan hutan yang dapat mengakibatkan ketiadaan hutan dimasa yang akan datang tidak hanya akan merugikan generasi mendatang karena tidak meniikmati kayu, akan tetapi yang lebih dari itu, kerusakan hutan akan dapat mengancam kehidupan generasi mendatang.

Menurut MacKinnon (dalam Anwar, 2002), menyatakan bahwa kesadaran tentang pentingnya keberadaan hutan beserta ekosistemnya itu kemudian menjadi landasan pengelolaan sumberdaya hutan, yang disebut dengan kelestarian. Namun demikian, pelestarian hutan bukan berarti melindungi hutan dengan membabi buta, tanpa pemanfaatan sama sekali. Kelestarian hutan disini dapat diartikan sebagai kelestarian hutan sebagai sumberdaya yang siap berproduksi. Oleh karena itu, kelestarian hutan bukan kemudian mengharuskan hutan untuk steril dari campur tangan manusia dan sama sekali tidak dimanfaatkan.

Sebagai salah satu kekuatan utama pembangunan, maka perlu dijaga keberadaannya, ditingkatkan potensi, mutu, jumlah dan kualitasnya. Hal ini dimaksudkan agar sumberdaya hutan dapat menjadi subyek dan obyek pembangunan dalam artian dapat mendukung dan berperan pada penyelenggaran pembangunan secara menyeluruh, berlanjut dan terus-menerus. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa pembangunan nasional juga merupakan fungsi dari sumberdaya hutan. Dengan demikian sumberdaya hutan yang merupakan kekayaan nasional dapat didaya gunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan masyarakat Indonesia. Hal ini tidak saja untuk masa kini tetapi untuk masa depan yang sangat panjang.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa mendatang, telah mengeluarkan UU no. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan UU no.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, dimana salah satu prioritas pembangunan nasional  adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistim ekonomi kerakyatan.

Pertumbuhan ekonomi

Boediono (1999:1) secara singkat menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang.  Wijaya (1992:640) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah merupakan suatu proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil, pertumbuhan ekonomi itu terjadi apabila ada kenaikan output per kapita.  Berdasarkan kedua definisi tersebut jelas bahwa pertumbuhan ekonomi menekankan pada tiga aspek, yaitu suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita dan kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang. Ketiga aspek ini, sesungguhnya memberikan indikasi tentang aktivitas perekonomian atau tambahan pendapatan bagi masyarakat yang terjadi pada suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu.  Atas dasar tersebut, maka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi di suatu negara atau di daerah.

Kuznet (1972) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukan (lihat Jhingan, 1999:57).  Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali tidak dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat suatu negara, apabila meningkatnya laju pertumbuhan penduduk  lebih tinggi dari laju pertumbuhan pendapatan nasional.  Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi dengan menekan laju pertumbuhan penduduk serta penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi penduduk agar pemerataan pendapatan dapat diwujudkan.

Menurut Todaro (1997:140), faktor-faktor pertumbuhan ekonomi yang penting dalam masyarakat adalah (1) Akumulasi modal, termasuk semua investasi dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan SDM; (2)perkembangan  Perkembangan populasi dan karenanya terjadi pertumbuhan dalam angka angkatan kerja walaupun terlambat; (3) kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Teori pertumbuhan Neoklasik menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi berupa penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi (Arsyad, 1999:62-64).  Pandangan teori ini didasarkan pada anggapan klasik yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan sepenuhnya digunakan sepanjang waktu.  Salah satu teori yang membahas fakta-fakta yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik atau yang dikenal dengan model pertumbuhan Solow (Mankiw, 2000:81).

Teori pertumbuhan Neoklasik ini pada umumnya didasarkan pada fungsi produksi yang dikembangkan oleh Charles Cobb dan Paul Douglas yang sekarang dikenal dengan sebutan fungsi Cobb-Douglas.  Fungsi tersebut ditulis sebagai berikut (Arsyad, 1999:58)

Qt = A Kta Ltb

Qt adalah tingkat produksi pada tahun ke-t , Kt adalah jumlah stock modal tahun ke-t, Lt adalah Jumlah Tenaga Kerja, A adalah konstanta, a adalah pertumbuhan output yang diciptakan pertambahan satu unit modal, b adalah pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja.

Menurut Suparmoko (1997:10) bahwa Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya sumberdaya alam tidak sama dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya barang sumberdaya yang dipakai dalam proses produksi. Semakin cepat pertumbuhan ekonomi akan semakin banyak barang sumberdaya yang diperlukan dalam proses produksi yang pada gilirannya akan mengurangi tersedianya sumberdaya alam yang ada dalam bumi karena barang sumberdaya itu harus diambil dari tempatpersedian (stock) sumberdaya alam. Jadi dengan semakin menggebunya pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang termasuk negara Indonesia karena merasa tertinggal dari negara lain dan ingin menghilangkan adanya kemiskinan dinegara tersebut, maka akan berarti semakin banyak barang sumberdaya alam yang diambil dari dalam bumi dan semakin sedikitnya jumlah persediaan sumberdaya alam tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan ada hubungan yang positif antara jumlah dan kuantitas barang sumberdaya dan pertumbuhan ekonomi, tetapi sebaliknya ada hubungan yang negatif  antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya sumberdaya alam yang ada didalam bumi..

Oleh karena itu perlu diingat bahwa dengan adanya pembangunan yang sangat cepat, apabila tidak berhati-hati, pasti pembangunan itu akan dapat segera menguras sumberdaya alam yang ada di negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya barang sumberdaya yang diperlukan bagi pembangunan juga akan terbatas adanya, sehingga hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut (Suparmoko,1997)

Pembangunan yang dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat serta memberikan keuntungan seperti perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan dan umtuk memperoleh devisa, pada kenyataannya menimbulkan dampak terhadap keseimbangan lingkungan. Hal ini disebabkan banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh pemegang konsensi hutan, dimana HPH sebagai pemegang konsensi hutan lebih mementingkan aspek mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengindahkan aspek lingkungan.

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk semakin banyak diperlukan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduk tersebut. Peningkatan jumlah barang dan jasa dengan sendirinya memerlukan lebih banyak barang sumber daya sebagai sala satu faktor produksi yang akan diolah bersama faktor-faktor produksi lainnya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga dapat mengakibatkan pengurangan sumber daya hutan karena pemanfaatan areal hutan untuk areal hunian manusia.

Di Pulau Jawa, faktor pertumbuhan penduduk dan peningkatan permintaan hasil perkebunan yang pesat, swerta  mempengaruhi dan membentuk  pola pemanfaatan hutan. Diluar Pulau Jawa kedua faktor tersebut juga berlaku, namun faktor meningkatnya permintaan kayu tropis, sangat menentukan perkembangan pemanfaatan hutan di daerah ini. Selama 200 tahun terakhir, hutan di Indonesia telah berperan sebagai sumber bahan mentah industri, dan akan lebih menonjol untuk 10 – 20 tahun kedepan (Prabowo dan Reksohadiprodjo, 1985)

Dengan berkembangnya jumlah penduduk, perekonomian harus lebih banyak menyediakan barang dan jasa demi mempertahankan atau mempertinggi taraf hidup satu bangsa. Namun peningkatan produksi barang dan jasa akan menuntut lebih banyak produksi barang sumberdaya alam yang harus digali atau diambil dari persediaannya. Sebagai akibat sumberdaya alam semakin menjadi menipis. Disamping itu pencemaran lingkungan semakin meningkat pula denga semakin lajunya pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan pembangunan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi akan terjadi pula dua macam akibat yaitu disatu pihak memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia berupa semakin tersedianya barang dan jasa dalam perekonomian dan di lain pihak berdampak negatif bagi kehidupan manusia yang berupa pencemaran lingkungan dan menipisnya persediaan sumberdaya alam. Oleh karena itu pembangunan ekonomi haruslah bersifat pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan yang berkelanjutan dan tidak menguras sumberdaya alam (Suparmoko, 1997).

Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dengan mempergunakan alat analisis regresi. Analisis regresi berkaitan dengan studi mengenai ketergantungan suatu variabel dependen dengan maksud untuk mengestimasi atau meramalkan nilai rata-rata populasi variabel dependen berdasarkan nilai tetap variabel independent (Gujarati, 1995:16).

Model estimasi yang digunakan dalam studi ini adalah metoda regresi kuadrat terkecil biasa (ordinari Least Square). Metoda OLS ini dipakai karena : (1) estimasi parameter yang diperoleh memiliki karakteristik optimal yaityu tidak bias (unbiased), mempunyai varians minimum, efisien, linier dan BLUE, (2) prosedur pengujiannya cukup sederhana dibandingkan metode lain serta mudah dipahami (Gujarati, 1995:545).

Kesimpulan

Berdasarkan  regresi dengan model regresi linear biasa diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1.  Pertumbuhan ekonomi memberikan efek negatif dan signifikan terhadap luas hutan di 8 (delapan) Propinsi di Sumatera .  Dimana dengan setiap kenaikan  nilai PDRB sebesar Rp.1000.000 mengakibatkan  luas hutan akan berkurang sebesar 4,79 ha. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyebutkan bahwa   pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kelestarian hutan terbukti.

2.  Jumlah penduduk memberikan efek negatif dan signifikan terhadap luas hutan di 8 (delapan) Propinsi di Sumatera .  Dimana dengan setiap kenaikan  jumlah penduduk sebesar mengakibatkan  luas hutan akan berkurang sebesar 1,64 ha. Dengan demikian hipotesis kedua  yang menyebutkan bahwa   jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kelestarian hutan terbukti.  Jumlah penduduk memberikan efek negatif dan signifikan terhadap luas hutan di 8 (delapan) Propinsi di Sumatera .  Dimana dengan setiap kenaikan  jumlah penduduk sebesar mengakibatkan  luas hutan akan berkurang sebesar 1,64 ha. Dengan demikian hipotesis kedua  yang menyebutkan bahwa   jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kelestarian hutan terbukti.

3.  Produksi kayu bulat memberikan efek negatif dan signifikan terhadap luas hutan di 8 (delapan) Propinsi di Sumatera .  Dimana dengan setiap kenaikan  produksi kayu bulat sebesar 1 m3 mengakibatkan  luas hutan akan berkurang sebesar 0,62 ha. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyebutkan bahwa   produksi kayu bulat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kelestarian hutan terbukti.

Hutan sebagai modal pembangunan Nasionalmemiliki mamfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik mamfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Pengelolaan sumber daya alam dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan tidak hanya mempertimbangkan manfaat kekayaan alam itu dalam sesaat dengan keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi yang diperlukan adalah pengelolaan yang tepat demi kelestarian pembangunan jangka panjang yaitu dengan cara  menginternalisasikan eksternalitas negatif yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan antara lain :

–  Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terfokus pada eksploitasi sumber daya hutan ( hutan alam ) akan tetapi perlu mengembangkan sumber daya alternatif atau mencari sumber daya pengganti sehingga sumber daya alam yang terbatas jumlahnya dapat disubtitusikan dengan sumber daya alam jenis yang lain seperti  perlunya dikembangkan pola Hutan Tanaman Industri( HTI ) dan pengembangan hutan rakyat.

– Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejateraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya, yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka didalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanah

–  Dalam pemanfaatan sumber daya hutan, ekploitasi sumber daya hutan harus dilaksanakan secara efisien, dengan hati-hati  dan tindakan yang mengarah pada pengrsrakkan  perlu dicegah.

–  Selanjutnya perlu dilakukan perencanaan untuk konservasi hutan dengan cara tebang pilih, pelaksanaan program reboisasi dan penghijauan

–  Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peranan hutan dalam ekologi dan ekonomi sehingga tercipta kesadaran dalam pelestarian sumber daya hutan.

–  Dalam pengurusan hutan secara lestari diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu perlu dilaksanakan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan dengan wajib memperhatikan kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat

–  Perlu adanya penegakan hukum dan aturan-aturan dalam bidang kehutanan sehingga tujuan dari hukum dan aturan-aturan tersebut dapat melindungi dan menjaga kelestarian hutan agar dapat berfungsi dan memberikan mamfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara lestari.

–  Perlunya peran serta masyarakat atau perorangan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi mengenai kehutanan

DAFTAR PUSTAKA

Budianta, E. 1997. Eksekutif Bijak Lingkungan. Yakarta.

Forest Watch Indonesia. 2001. Potret Hutan Indonesia. FWI. Bogor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: